PERALIHAN KEKUASAAN

Peralihan kekuasaan rezim Soekarno kepada Soeharto

Pada masa ini model suksesi yang di gunakan adalah bentuk paksaan . Karena terdapat bukti-bukti kuat untuk menyatakan demikian, contohnya seperti penyalahgunaan wewenang, atau perintah dari presiden pada masa itu yaitu Bung Karno . Pada masa itu, kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh soekarno banyak yang di slaah artikan .  

Dalam pidato ia menegaskan, yang dimaksudkan dengan Kom bukanlah Komunisme dalam pengertian sempit, melainkan Marxisme atau lebih tepat "Sosialisme". Meskipun demikian Soekarno bersaksi "saya bukan komunis" . Namun soeharto dan koleganya tetap menganggap pemerintahan yang di anut soekarno adalah komunis . Pada tahun 1965 itu bangsa ini telah terpecah dengan dua pimpinan, yaitu : Soekarno dan Soeharto .

 Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto sebagaimana kita ketahui tidak berlangsung secara wajar. Pertama diawali dengan (percobaan) kudeta 1 Oktober 1965. Diakhiri dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966 yang secara de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto. Periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 disebut oleh Y. Pohan (Who were the Real Plotters of the Coup against President Soekarno, 1988) sebagai Kudeta Merangkak. Saskia Elenora Wieringa (Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, 1999) menamakan peristiwa tahun 1965 sebagai kup pertama dan tahun 1966 sebagai kup kedua. Peter Dale-Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap, pertama, gerakan tiga puluh September yang merupakan “kudeta gadungan”, kedua, tindakan balasan yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara massal, dan ketiga pengikisan sisa-sisa kekuatan Soekarno.

Peralihan kekuasaan rezim Soeharto kepada BJ.Habibie

Pada masa ini model suksesi yang terjadi adalah secara paksaan, berikut penjelasannya . Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan ekonomi luar negeri sangatlah luar biasa tinggi . hingga bangsa Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat mencolok, namun kepemimpinan yang otoriter serta ketidakseimbangnya antara hak dengan kewajiban, maka timbulah kepenatan di dalam masyrakat .

Liberalisasi politik pasca-Orde Baru ditandai antara lain dengan redefinisi hak-hak politik rakyat Daftar hak yang sebelumnya begitu pendek, dalam fase ini telah memanjang secara dramatis. Setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya.yang selama bertahun-tahun diberangus oleh rezim otoriter. Sebaliknya, hampir tak ada kalangan yang peduli pada kewajiban-kewajiban politik mereka.

Dalam kerangka ini terjadilah luapan kebebasan. Kehidupan politik warga ditandai oleh naiknya kebebasan sebagai suasana dan tuntutan umum di tengah masyarakat Dari sini lalu muncul ledakan partisipasi politik. Ini merupakan konsekuensi logis dari pengekangan partisipasi politik yang berlebihan selama Orde Baru berkuasa. Ledakan partisipasi politik terjadi dalam bentuknya yang beragam.

Pada tataran massa akar rumput, ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru-hara, kekerasan massa, dan amuk. Soeharto pun tumbang dan tampillah BJ Habibie ke panggung politik dengan nuansa demokrasi yang spektakuler. Prof Dr Ing BJ Habibie telah berkisah panjang mengenai peralihan kekuasaan Presiden Soeharto kepada dirinya lewat buku Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Menuju Demokrasi di Indonesia.

Tanggal 20 Mei 1998 mahasiswa yang berjumlah puluhan ribu ada di gedung DPR-MPR. Amien Rais bersama Adnan Buyung Nasution dan teman-teman lainnya ada juga di sana memimpin aksi. Kemudian, ada telepon dari Yusril Ihza Mahendra mengabarkan dan bertanya kepada Pak Amien, bagaimana kalau Pak Soeharto turun, kemudian diganti oleh Habibie, apakah Pak Amien cocok? Menurut Amien Rais, memang sudah begitu aturan konstitusi. Akhirnya, suksesi terjadilah.

Cuplikan cerita di atas menggambarkan bahwa suasana politik yang penuh ketidakpastian ini perlu mendapat jalan keluar yang di satu sisi tidak mengembalikan kepada situasi antidemokrasi sebagaimana diperagakan oleh rezim Orde Baru, tetapi di sisi lain ledakan partisipasi rakyat mendapat saluran demokrasi Berbagai perubahan radikal memang telah dilakukan oleh bangsa ini pasca-Orde Baru.

Peralihan kekuasaan rezim BJ.Habibie kepada K.H Abdurrahman Wahid

Pada rezim ini, suksesi yang terjadi adalah suksesi pemilihan . Pada pemindahan kekuasaan ini terdapat fakta-fakta yang mendukung . Salah satunya adalah PEMILU 1999 dan Sidang umum MPR, BJ habibie pada tahun ini tidak mau mencalonkan dirinya menjadi presiden . munculnya 2 nama dari 2 partai besar, yaitu Megawati dari PDI dan Gus Dur dari PKB , dan pada Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.

Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

Peralihan kekuasaan rezim K.H Abdurrahman Wahid kepada Megawati  Soekarnoputri

Model suksesi pada rezim ini adalah pemilihan . Peyerahan kekuasaan terjadi akibat Mosi tidak percaya yang di ajukan oleh MPR terhadap presiden pada saat itu yaitu K.H Abdurrahman Wahid . Juga terdapat masalah-masalah politis seperti masalah ABRI dengan polisi juga kasus BULOG . Akhirnya MPR menetapkan Megawati menggantikan posisi Gus Dur pada 23 Juli 2001 .

Peralihan kekuasaan rezim Megawati Soekarnoputri kepada Susilo Bambang Yudhoyono

Model suksesi pada rezim ini adalah Pemilihan . PEMILU tahun 2004 adalah rezim dimana partai politik di Indonesia bertambah banyak . Dan pada pemilu tahun itu terdapat 2 nama kuat, 1. Megawati Soekarnoputri dan nama baru Jendral TNI (Purn) H. Susilo Bambang Yudhoyono . SBY yang pada saat itu sebagai calon dari partai Demokrat yang dia dirikan sendiri .  MPR pada periode 1999–2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan Presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.